PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus berkomitmen untuk mendukung pengimplementasian Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Pangkalpinang.
Hal ini ditegaskan oleh Pj Walikota Pangkalpinang, M. Unu Ibnudin saat menghadiri pelaksanaan rapat Forum Komunikasi Kota Pangkalpinang terkait implementasi strategi pencapaian UHC bersama BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, di Smart Room Center, Kantor Walikota Pangkalpinang, Kamis (10/04).
Ia menegaskan, pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mengantisipasi berbagai tantangan, terutama terkait teknis administrasi dan data kepesertaan BPJS.
“Yang utama adalah masyarakat dapat terlayani dengan baik. Masalah teknis, seperti kartu BPJS yang tidak aktif, harus diantisipasi sejak awal. Kami sudah meminta jajaran terkait untuk memprioritaskan penganggaran agar memenuhi kuota yang ditetapkan oleh BPJS,” sebutnya.
Ia juga menekankan, bahwa validasi data menjadi kunci suksesnya program ini, mengingat data kemiskinan sering berubah-ubah. Oleh karena itu, koordinasi antara Dinas Sosial, Dukcapil, dan Bappeda sangat diperlukan untuk menyinkronkan data dan kebutuhan anggaran.
“Jika data sudah akurat dan anggaran tersedia, maka tidak akan ada kendala layanan. Kami minta data diperbarui secara berkala oleh RT, RW, dan kelurahan. Jangan sampai masyarakat tidak terlayani hanya karena kartu tidak aktif atau data tidak sesuai,” tegasnya.
Pj Walikota Unu Ibnudin juga membuka kemungkinan memanfaatkan dana cadangan dari CSR dan donasi masyarakat sebagai solusi penunjang.
Ia mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat yang mampu, untuk ikut serta menjamin akses kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Jika ada tetangga yang tiba-tiba mengalami musibah dan belum terdaftar, kita bisa bantu langsung.
“Ini bentuk solidaritas sosial Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak agar pelayanan kesehatan benar-benar merata,” ujarnya.
Sementara, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang, Aswalmi Gusmita menyampaikan, tingkat keaktifan peserta JKN Kota Pangkalpinang per 1 April 2025 masih dibawah target yaitu sebesar 76,67%.
“Segmen dengan tingkat keaktifan terendah adalah segmen PBPU 51,68%, sebesar 27.602 jiwa, PBPU Pemda 74,64%, sebesar 12.450 jiwa dan PBI JK 80,74% sebesar 7.274 jiwa,” ungkapnya.
Ditambahkan Aswalmi, syarat UHC Prioritas cakupan JKN 98% dan tingkat keaktifan diatas 80% dan tidak memiliki tunggakan iuran. “Jika memenuhi maka memenuhi syarat UHC Prioritas,” kata Aswalmi.
“Kami berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan program JKN,” tutupnya.
