PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) berharap perbedaan pandangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dapat segera teratasi, sehingga roda pemerintahan kembali fokus pada program prioritas daerah dan tidak melebar ke ranah masyarakat.
Menurut anggota DPRD Babel, Rina Tarol, masalah ini hanya masalah komunikasi dan sejauh ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan maupun pelayanan publik.
“Mungkin kita coba panggil, tidak panggil secara resmi. Jangan tarik ego diri ke masyarakat atau ranah politis. Tidak bermanuver atau melebar ke ranah politis,” ujarnya, usai melakukan audiensi dengan Forum Presidium Perjuangan Pembentukan Babel, Kamis (14/08).
Menurutnya, DPRD mengakui perbedaan pandangan dalam pemerintahan adalah hal wajar, sama seperti perbedaan pendapat di DPRD sendiri. Menurut dia, isu perselisihan yang muncul dinilai hanya akibat mis komunikasi.
“Kami anggota DPRD juga dipilih rakyat, tapi kami tidak bisa menuntut kesetaraan dengan Ketua DPRD. Aturannya jelas,” tegasnya.
“Soal tuntutan kesetaraan dari Wakil Gubernur, itu tidak mungkin karena sudah diatur undang-undang kewenangannya. Kami minta kerendahan hati Ibu Wakil Gubernur untuk menurunkan tensinya dan menghadap Gubernur sebagai pemimpin, supaya semua damai dan fokus pada pembangunan,” katanya.
DPRD Babel juga mengingatkan agar polemik ini tidak memecah belah masyarakat di Bangka dan Belitung. “Jangan kita adu dua pulau ini demi ego pribadi. Ini hanya masalah kecil, tidak ada yang luar biasa,” ujar Rina.
Secara etika pemerintahan, kata Rina Tarol, DPRD Babel menilai setiap kegiatan dinas yang dilakukan Wakil Gubernur semestinya atau sebaiknya sepengetahuan Gubernur.
“Kalau wakil gubernur dinas luar tanpa izin Gubernur, sebenarnya tidak boleh. Semua pekerjaan dinas sudah semestinya harus komunikasi atau sepengetahuan Gubernur,” ujarnya.
