PANGKALPINANG – Hubungan sejalan antara Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mewujudkan visi misi demi kemaslahatan masyarakat Provinsi Babel, untuk itu DPRD Provinsi Bangka Belitung (Babel) menegaskan bahwa perbedaan pandangan antara Gubernur dan Wakil Gubernur yang kini terus dihembuskan tidak boleh dibiarkan berlarut.
Di sisi lain, Wakil Gubernur diminta menurunkan tensi, menghormati kewenangan yang diatur undang-undang, dan mengedepankan komunikasi demi kelancaran pemerintahan.
Anggota DPRD Babel, Rina Tarol, menilai polemik yang dihembuskan atau berkembang hanya dipicu masalah komunikasi. Namun, ia menegaskan Wakil Gubernur tidak seharusnya membawa ego pribadi ke ranah publik atau politis.
“Jangan bermanuver atau mempolitisasi perbedaan. Ini cukup diselesaikan secara internal, bukan di ruang publik. Jangan bawakan ego ke ranah publik,” ujarnya, Kamis (14/8).
Menurut Politisi Golkar ini, situasi yang terjadi saat ini bukanlah sebuah konflik, melainkan hanya kesalahpahaman atau miskomunikasi antara pihak-pihak terkait.
Rina juga mengingatkan, tuntutan kesetaraan kewenangan tidak memiliki dasar hukum. “Kami anggota DPRD juga dipilih rakyat, tapi kami tidak bisa menuntut kesetaraan dengan Ketua DPRD. Aturannya jelas. Begitu juga dengan jabatan Wakil Gubernur, sudah ada batas kewenangannya,” tegasnya.
Ia juga menyoroti etika pemerintahan, di mana setiap kegiatan dinas Wakil Gubernur semestinya mendapat izin atau sepengetahuan Gubernur.
“Kalau dinas luar tanpa izin, itu tidak dibenarkan. Pemerintahan harus berjalan dengan koordinasi,” katanya.
DPRD meminta Wakil Gubernur meredam suasana, bahkan bila perlu meminta maaf demi kepentingan masyarakat. “Kita harus ingat, Bangka dan Belitung tidak boleh diadu demi kepentingan pribadi,” ujar Rina.
Meski demikian, DPRD meyakini Gubernur Hidayat Arsani memiliki sikap terbuka untuk berdialog, dan berharap persoalan ini segera selesai agar pemerintahan kembali fokus pada pembangunan daerah.
