PANGKALPINANG – Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya meluruskan isu yang berkembang terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPRD Babel.
Didit menegaskan, HMP yang dibahas DPRD Babel bukan merupakan langkah untuk memakzulkan atau memberhentikan Wakil Gubernur Babel dari jabatannya.
Menurut Didit, penggunaan hak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hak itu juga memiliki dasar hukum dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD.
Penegasan tersebut disampaikan Didit usai memimpin Rapat Paripurna pembahasan APBD Perubahan 2026 dan usul HMP di Gedung DPRD Babel, Senin (10/8). Pada agenda kedua, paripurna dinyatakan ditunda lantara tak memenuhi kuorum minimal 24 anggota DPRD Babel.
“Ini perlu diluruskan, ini bukan usulan untuk memberhentikan atau memazulkan. Tidak ada niat kami untuk menzalimi siapa pun. Ini adalah mekanisme bertanyanya DPRD kepada pemerintah daerah, apakah peran Wakil Gubernur saat ini sudah optimal atau belum,” ujar Didit.
Didit menjelaskan, proses HMP tidak serta-merta berujung pada pemberhentian pejabat. Masih terdapat sejumlah tahapan dan mekanisme yang harus dilalui sesuai aturan. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa langkah DPRD tersebut merupakan upaya pemakzulan.
“Kalau secara konstitusi itu sangat jelas, kita menghormati dan menunggu proses sidang serta keputusan hakim. Kita tidak boleh dan tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan,” katanya.
