PANGKALPINANG – Usulan Gubernur Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani terkait rencana pembiayaan pembangunan Rumah Sakit Daerah Jantung dan Stroke akhirnya dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Babel, Senin (3/8).
Hasilnya, para dewan dominan belum menyetujui usulan pembiayaan dengan skema pinjaman Rp293.312.357.000 ke bank pembangunan daerah (BPD) Bank Sumsel Babel dengan tenor tiga tahun, mulai 2027 hingga 2029.
Demikian ini disampaikan Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya seusai rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 yang digelar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Babel.
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya menegaskan, bahwa penolakan DPRD bukan ditujukan terhadap pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke, melainkan terhadap mekanisme pembiayaannya.
Menurutnya, DPRD justru mendukung penuh pembangunan rumah sakit tersebut karena dinilai sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, kondisi fiskal daerah saat ini belum cukup kuat untuk menanggung tambahan beban utang.
“Kami mendukung pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke. Tetapi kami tidak menyetujui jika pembangunannya dibiayai melalui pinjaman daerah. Kondisi APBD saat ini belum memungkinkan,” ujar Didit.
Sebagai jalan keluar, DPRD meminta Pemprov Babel lebih fokus memperjuangkan dana royalti timah yang hingga kini belum ditransfer pemerintah pusat.
Didit menyebut nilai royalti yang belum diterima daerah mencapai sekitar Rp2 triliun, jauh lebih besar dibandingkan nilai pinjaman yang diajukan.
“Kalau dana royalti itu bisa diperjuangkan dan dibayarkan pemerintah pusat, pembangunan rumah sakit bisa dilakukan tanpa harus menambah utang daerah,” katanya.
Ia berharap, Pemprov Babel bersama pemerintah kabupaten/kota bersatu memperjuangkan hak daerah tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program strategis, termasuk pembangunan Rumah Sakit Jantung dan Stroke.
“Tujuan pemerintah membangun rumah sakit ini sangat baik dan menjadi bagian dari visi misi kepala daerah. Namun kami berpandangan pembiayaannya harus dilakukan secara sehat dan tidak membebani kondisi keuangan daerah yang saat ini masih terbatas,” tegas Didit.
