PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang secara rutin menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Fisik dan Keuangan APBD untuk memantau penyerapan anggaran dan capaian program Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rapat ini dilaksanakan untuk mendorong percepatan pembangunan dan mengevaluasi target realisasi agar berjalan optimal.
Kegiatan yang digelar di Ruang Pertemuan Bapperida itu turut melibatkan seluruh Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Senin (18/05) langsung dibuka oleh Walikota Prof Saparudin dan Dessy Ayutrisna, Wakil Walikota Pangkalpinang.
Walikota Pangkalpinang, Prof Saparudin saat dikonfirmasi mengatakan bahwa rapat evaluasi kali ini tentu dengan semangat baru. dikarenakan amanah-amanah telah diberikan kepada Kepala OPD yang baru.
“Masing-masing Kepala OPD yang baru diberikan tugas yang sangat berat, tentunya untuk penyelenggaraan pemerintahan, melayani masyarakat dan kinerja mereka tetap terus kita pantau setiap bulan baik kinerja dalam pelaksanaan kegiatan maupun kinerja dalam realisasi keuangan,”ucapnya.
Ia menjelaskan rapat evaluasi kinerja bersama OPD dilakukan setiap bulan dan dilakukan setiap tanggal 15. “Rapat evaluasi kinerja ini dilakukan tidak lain untuk perbaikan dan evaluasi secara rutin baik kegiatan ataupun realisasi penggunaan anggaran di setiap masing-masing dinas sehingga pimpinan terus bisa melakukan pemantauan,” jelasnya.
Terkait dengan realisasi pendapatan dan realisasi penggunaannya kata Prof , secara umum sudah memasuki ke pemenuhan dikarenakan saat ini sudah memasuki triwulan ke II.
“Realisasinya secara umum sudah diatas 30 persen, namun ada pendapatan daerah yaitu retribusi pendapatan saat ini belum mencapai target salah satunya rumah guru yang penyelesaiannya sedang dilakukan pendataan dan realisasinya akan dilakukan pada akhir tahun,”ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa ada beberapa pendapatan yang realisasinya dilakukan pada akhir tahun seperti pendapatan pada Bangun Guna Serah (BGS).
“Bangun Guna Serah ini jatuh temponya pada triwulan III dan IV sehingga masih belum tercapai dan semua itu telah di analisa. Semua OPD sudah mengetahui itu, begitu juga publik. Semua ini perlu kita sikapi bersama sehingga kita tetap melaksanakan semua kegiatan secara transparan dengan akuntabilitas yang tinggi,”pungkasnya.
