PANGKALPINANG – Pemerintah Kota Pangkalpinang mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas yang melakukan pendataan.
Ajakan tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, setelah mengukuhkan petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di berbagai wilayah Kota Pangkalpinang, Kamis (11/6).
Menurut Saparudin, sensus ekonomi memiliki peran strategis dalam menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.
“Keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Karena itu kami mengharapkan warga dapat menerima petugas sensus dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi sebenarnya,” ujarnya.
Ia menegaskan, para petugas yang telah dikukuhkan memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan data secara profesional dan berintegritas. Dengan komitmen tersebut, hasil sensus diharapkan mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Saparudin menambahkan, data yang akurat menjadi kunci dalam merancang kebijakan pembangunan yang efektif, termasuk dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
Selain membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Pangkalpinang juga meminta dukungan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang untuk melakukan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, pembaruan data DTKS penting dilakukan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk pemetaan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari desil satu hingga desil sepuluh.
Dalam kesempatan yang sama, Saparudin turut memaparkan langkah efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membatasi perjalanan dinas serta memaksimalkan pelaksanaan rapat dan koordinasi secara daring.
“Kami lebih selektif dalam memberikan izin perjalanan dinas. Jika tidak mendesak, maka tidak akan disetujui. Saat ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara online,” katanya.
Kebijakan efisiensi tersebut, lanjutnya, berhasil menghasilkan penghematan anggaran sekitar Rp13 miliar yang berasal dari berbagai pos belanja pemerintah daerah.
Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Pangkalpinang berharap tersedianya basis data ekonomi yang lebih lengkap dan akurat sebagai fondasi dalam merancang program pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
