PANGKALPINANG – Sebanyak 18 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sejak awal Bulan April 2025 yang melakukan magang atau kegiatan belajar sambil berlatih akhirnya selesai, tepat Kamis (8/5) bertempat di ruang SRC Pemkot Pangkalpinang.
Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Juhaini mewakili Penjabat (PJ) Walikota Pangkalpinang menghadiri acara Penutupan Magang Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Akademik 2025.
Acara penutupan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti oleh seluruh Praja IPDN se-Indonesia di Smart Center tersebut turut dihadiri oleh, Direktur Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat, Bapak Azharisman Rozie, A.mp., M.Si, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang, Bapak Fahrizal, S.T., M.M, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Provinsi Bangka Belitung, Bapak Donal Tampubolon.
Direktur IPDN Kampus Kalimantan Barat, Bapak Azharisman menyampaikan, bahwa IPDN merupakan perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang memiliki fokus pada pendidikan kepamongprajaan.
Beliau menekankan tujuan utama dari magang di IPDN adalah memberikan pengalaman langsung serta meningkatkan keahlian praja dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan bidang studi yang mereka tempuh.
Sementara itu Plt Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Juhaini menyampaikan bahwa program magang yang diikuti oleh para Praja Muda IPDN telah berlangsung selama 30 hari di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Sebanyak 18 peserta magang IPDN yang seluruhnya berasal dari Kota Pangkalpinang telah melaksanakan program ini. Tujuannya adalah agar para peserta magang memahami mekanisme kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum nantinya ditempatkan di dinas – dinas terkait.” ungkapnya.
Lebih lanjut, beliau menerangkan bahwa 18 peserta magang tersebut ditempatkan di berbagai unit kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang, termasuk OPD, kecamatan, dan kelurahan, untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan tugas dan fungsi di berbagai tingkatan pemerintahan.
