PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mengikuti dan menghadiri zoom meeting bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka membahas Asistensi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Universal Coverage Jamsosnaker (UCJ), di ruang Rapat SRC Kantor Walikota Pangkalpinang, Jumat (16/05).
Sekretaris BSKDN Kemendagri Noudy Tendean menyampaikan UCJ ini adalah program yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial yang menyeluruh kepada seluruh pekerja di Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, program ini mencakup berbagai jaminan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).
“Dengan pelaksanaan Asistensi dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan UCJ ini, kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan Kebijakan yang sinkron terkait UCJ ini dan memghimbau kepada Pemerintah Daerah dapat membangun kemitraan dengan dunia usaha yaitu dengan dana corporate social responsibility (CSR) bekerjasama mendukung pendanaan UCJ,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Asisten Administrasi Umum Pemkot Pangkalpinang, Agus Fendi menyampaikan dalam rapat bersama dengan BSKDN Kemendagri pada hari ini telah sama sama kita mendengar bahwa ada beberapa daerah yang pada dasarnya sama, mereka melakukan evaluasi terhadap RPJMD khususnya dalam hal ketenagakerjaan.
Di Babel sendiri ini baru mulai untuk daerah dan provinsinya. Oleh sebab itu pencapaian UCJ khususnya di Pemkot Pangkalpinang untuk tenaga Non ASN sudah tercover 100 persen.
“Jadi untuk Nok ASN, JKK dan JKM sudah tercover 100 persen, tetapi untuk JHT belum tercover, karena kondisi keuangan kita yang belum bisa mengcovernya,” pungkasnya.
