PANGKALPINANG – Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam rangka pengawasan dan evaluasi profesionalitas kinerja pengawas tenaga kerja untuk periode 2025–2026. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, ini menjadi ruang dialog penting antara pusat dan daerah terkait program ketenagakerjaan serta kesiapan sumber daya manusia.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, tampil menyampaikan penjelasan komprehensif mengenai kebutuhan ketenagakerjaan di daerah, termasuk kondisi terkini terkait sarana pelatihan. Dessy menegaskan bahwa Pangkalpinang masih belum memiliki Balai Latihan Kerja (BLK) yang memadai sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja.
“Saat ini Pangkalpinang belum memiliki gedung BLK. Kami sedang menyiapkan langkah strategis termasuk rencana pengalihan gedung milik Dinas Pendidikan ke Dinas Ketenagakerjaan agar bisa digunakan sebagai pusat pelatihan,” jelas Dessy, Senin (24/11).
Ia menekankan bahwa pembangunan BLK merupakan kebutuhan mendesak untuk melahirkan tenaga kerja berkompeten, tersertifikasi, dan sesuai kebutuhan industri. Pemerintah kota berharap dukungan dari pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi fasilitas pelatihan tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, menyampaikan bahwa DPR RI siap menampung aspirasi Pemkot Pangkalpinang terkait kebutuhan BLK, penguatan fungsi pengawasan ketenagakerjaan, serta peningkatan kompetensi SDM pengawas.
“Kami datang untuk memastikan seluruh aspirasi daerah tersampaikan dan melihat langsung kebutuhan di lapangan. BLK adalah kunci melahirkan tenaga kerja kompeten, dan aspirasi ini akan menjadi perhatian kami di Komisi IX,” ujarnya.
Kunjungan tersebut juga membahas evaluasi kinerja pengawas ketenagakerjaan, tantangan pengawasan perusahaan, serta upaya peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Melalui pertemuan ini, Pemkot Pangkalpinang berharap percepatan pembangunan BLK dapat segera terwujud dengan dukungan penuh dari DPR RI.
