PANGKALPINANG — Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kota Pangkalpinang serta UPT Pasar Kota Pangkalpinang, Kamis (22/10).
Agenda RDP ini difokuskan pada penataan dan perbaikan tata kelola pasar, sekaligus menyikapi isu pungutan liar (pungli) di lingkungan pasar yang belakangan menyita perhatian publik di media sosial.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang M Reza Irsyadillah menekankan, bahwa semangat pembenahan ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk membangun sistem pengelolaan pasar yang lebih transparan, tertib, dan akuntabel demi kemanfaatan bersama.
“Dalam kesempatan tersebut, kami dari Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang mendorong tiga langkah strategis utama yaitu Digitalisasi Pembayaran Retribusi dengan mendorong percepatan penerapan retribusi secara digital untuk meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah,” Ujarnya.
Kemudian katanya, terkait pemutakhiran data kios dan lapak, Komisi II berharap dinas terkait dapat melakukan pendataan ulang secara menyeluruh terhadap kios maupun lapak permanen dan embrio (baja ringan), baik yang terisi maupun kosong.
“Selain itu, dipastikan pula agar data penyewa sesuai dengan pihak yang menempati serta mencegah terjadinya pengalihan hak sewa secara ilegal,” imbuhnya.
lanjut Reza, penguatan pengawasan dan tindakan tegas dengan meningkatkan fungsi pengawasan di lapangan serta menindak tegas segala bentuk pungutan di luar ketentuan yang berlaku.
“Melalui langkah-langkah pembenahan sistem ini, diharapkan kondisi pasar di Kota Pangkalpinang dapat kembali tertata dengan baik, para pedagang mendapatkan kepastian usaha, masyarakat merasa nyaman saat berbelanja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai,” tukasnya.
