PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang tekankan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil dan responsif gender.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna dalam pertemuan verifikasi lapangan untuk Evaluasi Penyelenggaraan PUG Tahun 2025 secara daring melalui Zoom meeting bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) beserta tim verifikasi di Smart Room Center (SRC) Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (04/11).
Dessy menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) bukan sekadar kewajiban administratif yang dipenuhi melalui laporan dan kelengkapan dokumen. Lebih dari itu, PUG merupakan strategi sistematis yang diterapkan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan.
Menurutnya, prinsip kesetaraan harus terlihat sejak penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, setiap kebijakan diharapkan mampu memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang berbeda, sehingga akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pelayanan publik, hingga ruang pengambilan keputusan dapat terbuka secara lebih adil.
Dessy juga menyoroti pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Melalui pendekatan ini, program dan alokasi anggaran pemerintah diharapkan tidak hanya disusun berdasarkan kebutuhan umum, tetapi juga mempertimbangkan persoalan spesifik yang dihadapi perempuan maupun laki-laki. Penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin serta analisis gender, lanjutnya, menjadi dasar penting agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran dan dapat diukur hasilnya.
Dalam evaluasi tersebut, Pemerintah Kota Pangkalpinang turut memaparkan perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Berdasarkan data yang disampaikan, IPG Pangkalpinang tercatat 93,16 pada 2023, meningkat menjadi 93,82 pada 2024, dan kembali naik menjadi 95,29 pada 2025.
Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan gender di daerah. Namun, capaian indeks perlu diikuti dengan perbaikan kondisi nyata, terutama dalam memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berpartisipasi dalam pembangunan.
“Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen untuk terus memperkuat pelembagaan PUG, meningkatkan kualitas PPRG, mengoptinalkan dukungan ARG serta memperluas integrasi dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, organisasi masyarakat, dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dessy.
Komitmen tersebut turut diperkuat Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender dan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PUG.
Bagi Pemerintah Kota, keberhasilan penyelenggaraan PUG pada akhirnya tidak cukup diukur dari kelengkapan regulasi, dokumen, maupun capaian indeks pembangunan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengurangi kesenjangan, memperluas kesempatan, serta memastikan perempuan dan laki-laki memperoleh akses pelayanan dan manfaat pembangunan secara adil.
Evaluasi ini pun menjadi ruang bagi Pemkot Pangkalpinang untuk melihat kembali sejauh mana komitmen kesetaraan gender telah diterjemahkan menjadi program yang konkret dan berdampak bagi masyarakat.
