PANGKALPINANG – DPRD Bangka Belitung (Babel) menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk menyimak Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Usai rapat, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya menyoroti dua poin penting dalam arahan Presiden yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan daerah, yakni percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan serta penanganan persoalan pertimahan, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH).
Didit menilai RUU Daerah Kepulauan menjadi momentum penting bagi Babel. Menurutnya, jika regulasi tersebut segera disahkan DPR RI, manfaatnya akan sangat besar bagi provinsi kepulauan, termasuk Babel. “Ini perlu digarisbawahi. Jika disahkan DPR RI, manfaatnya luar biasa bagi Babel, karena hanya ada tujuh provinsi kepulauan di Indonesia,” ujar Didit, Jumat (14/8).
Ia mengingatkan, perjuangan terhadap RUU Daerah Kepulauan bukan hal baru. Aspirasi tersebut telah diperjuangkan sejak 2013, ketika almarhum Eko Maulana Ali menjabat sebagai Gubernur Babel.
“Sudah 13 tahun kemudian dimunculkan lagi. Mudah-mudahan ini bukan janji palsu atau harapan palsu (PHP). Kami minta keseriusan DPR RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkannya,” tegasnya.
Didit menjelaskan, selama ini formula Dana Alokasi Umum (DAU) dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan karena lebih banyak memperhitungkan luas daratan.
Kondisi tersebut membuat daerah kepulauan dinilai belum mendapatkan formula pembiayaan yang proporsional. Karena itu, kehadiran UU Kepulauan diharapkan dapat memberikan dasar hukum bagi penghitungan dana yang lebih adil, termasuk kemungkinan adanya dana khusus bagi provinsi kepulauan.
Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi dukungan DPD RI yang kembali menginisiasi pembahasan RUU Daerah Kepulauan.
